Sebagai negara hukum, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dan setara dalam memperoleh perlindungan hukum, termasuk para pelaku usaha kecil dan menengah yang merupakan penggerak cukup penting bagi roda perekonomian nasional.

Dengan perlindungan hukum, maka kegiatan usaha kecil dapat terjamin hak-haknya diantaranya untuk mendapatkan akses perijinan usaha, permodalan, pembinaan usaha, pendistribusian dan sebagainya. Dan sesuai otonomi daerah, maka peran pemerintah daerah sangatlah besar dalam melindungi usaha kecil secara hukum, sehingga taraf hidup warga dapat meningkat dan berkualitas seiring meningkatnya pendapatan para pelaku usaha kecil dari hasil usaha mereka.

Buku ini menyoroti salah satu pelaksanaan perlindungan hukum usaha kecil tersebut oleh pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Ternate. Kajian ini selain dianalisis secara teori hukum dan berdasar regulasi perundang-undangan, juga dianalisis berdasarkan prinsip tujuan kemaslahatan dalam teori maqashid syariah sebagaimana dikenal dalam hukum Islam.

Hukum dagang dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik perdagangan yang berada dalam lapangan hukum privat.

Hukum perdagangan dibangun atas dua pilar utama yaitu kontrak (perjanjian) sebagai sumber hukum utama. Dalam hal ini, masing-masing pihak tunduk pada kontrak yang telah disepakatinya. Pilar kedua, kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari persyaratan perjanjian yang mereka sepekati.

Beberapa aspek yang dibahas dalam buku ini antara lain mengenai sejarah hukum dagang, prinsip-prinsip hukum dagang nasional dan internasional, bentuk-bentuk hukum badan usaha, jenis perusahaan, surat berharga, hukum atas hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya hak cipta, hukum asuransi, hingga masalah penyelesaian sengeketa dagang dan kepailitan.

Dewasa ini, hampir semua bidang telah mulai memanfaatkan teknologi digital, tidak terkecuali bidang kegamaan seperti pemanfaatan platform digital untuk pelaksanaan ibadah zakat. Bagaimana perkembangan digital dalam layanan zakat dewasa ini, direkam dengan baik dalam buku ini. Buku ini menjelaskan penerapan media digital dalam fundraising zakat, salah satunya di lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Fundraising zakat melalui media digital sangatlah menarik, edukatif dan variatif. Fundraising itu sendiri merupakan bidang muamalah yang tentunya harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, agar aktivitas fundraising berjalan sesuai dengan syariat serta tidak merugikan pihak lain.

Penerapan fundraising zakat berbasis media digital terlihat cukup inovatif, seperti dibuatnya platform “zakatpedia” hasil kerjasama IZI dengan tokopedia. Zakatpedia sangat membantu meningkatkan penghimpunan zakat. Kemudian, hasil telaah dari tinjauan hukum syariah sebagaimana diajukan dalam buku ini, memperlihatkan bahwa fundraising zakat berbasis media digital merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan syariat selama tidak ada unsur merugikan pihak lain. Sejumlah dalil yang bersumber dari AL-Qur’an, Hadits, Ijma’, Qiyas, dan Fatwa DSN MUI yang mendasari legalitas kegiatan ini, penulis sajikan dalam buku ini. Buku ini selanjutnya memperlihatkan tingkat kemanfaatan penggunaan media digital dalam penghimpunan zakat terasa cukup signifikan, dintaranya dapat meningkatkan jumlah dana zakat yang dihimpun setiap tahunnya, naik rata-rata 20 %.