Tentang Kami

Hukum dagang dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik perdagangan yang berada dalam lapangan hukum privat.

Hukum perdagangan dibangun atas dua pilar utama yaitu kontrak (perjanjian) sebagai sumber hukum utama. Dalam hal ini, masing-masing pihak tunduk pada kontrak yang telah disepakatinya. Pilar kedua, kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari persyaratan perjanjian yang mereka sepekati.

Beberapa aspek yang dibahas dalam buku ini antara lain mengenai sejarah hukum dagang, prinsip-prinsip hukum dagang nasional dan internasional, bentuk-bentuk hukum badan usaha, jenis perusahaan, surat berharga, hukum atas hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya hak cipta, hukum asuransi, hingga masalah penyelesaian sengeketa dagang dan kepailitan.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI pada Rabu, 27 November 2024, secara umum telah berlangsung dengan aman, damai dan lancar. Meskipun demikian, bukan berarti semua peristiwa seputar dinamika Pilgub DKI harus dibiarkan berlalu begitu saja sekadar meramaikan jagat media, khususnya digital. Tentu saja tidak. Melainkan patut didokumentasikan, dideskripsikan, dan dianalisis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Lebih jauh dari itu, hasil analisisnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan kebijakan dan program Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI terpilih.

Secara garis besar, buku ini terbagi ke dalam dua bagian, yakni: pertama seputar diskursus tentang politik kartel, dan kedua atau sebagian besar terkait dengan proses Pilgub DKI Jakarta, yang kemudian berganti nama menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Buku ini pembahasannya difokuskan kepada isu-isu aktual tentang Pilgub DKI, termasuk kenapa, mengapa dan bagaimana Pasangan Calon Gubernur DKI dan Calon Wakil DKI Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) berhasil memenangkan Pilgub DKI 2024. Padahal, Pram-doel hanya didukung oleh dua partai politik (Parpol) yakni: PDI Perjuangan yang mempunyai kursi di DPRD DKI dan Partai Hanura yang tidak memiliki kursi di DPRD DKI (non parlemen)

Sebagai negara hukum, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dan setara dalam memperoleh perlindungan hukum, termasuk para pelaku usaha kecil dan menengah yang merupakan penggerak cukup penting bagi roda perekonomian nasional.

Dengan perlindungan hukum, maka kegiatan usaha kecil dapat terjamin hak-haknya diantaranya untuk mendapatkan akses perijinan usaha, permodalan, pembinaan usaha, pendistribusian dan sebagainya. Dan sesuai otonomi daerah, maka peran pemerintah daerah sangatlah besar dalam melindungi usaha kecil secara hukum, sehingga taraf hidup warga dapat meningkat dan berkualitas seiring meningkatnya pendapatan para pelaku usaha kecil dari hasil usaha mereka.

Buku ini menyoroti salah satu pelaksanaan perlindungan hukum usaha kecil tersebut oleh pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Ternate. Kajian ini selain dianalisis secara teori hukum dan berdasar regulasi perundang-undangan, juga dianalisis berdasarkan prinsip tujuan kemaslahatan dalam teori maqashid syariah sebagaimana dikenal dalam hukum Islam.

Buku ini mengajak pembaca untuk menyelami rancang bangun epistemologi ekonomi Islam dalam ruang keindonesiaan berbingkai NKRI. Penulis mengemukakan bagaimana kerangka ekonomi Islam dapat diintegrasikan ke dalam lanskap sisteml ekonomi Indonesia, mendorong ekonomi yang lebih adil.

Ditempuh upaya penyelarasan budaya sehingga ekonomi Islam yang berakar pada prinsip-prinsip dari Al-Qur'an dan Hadis, dapat beresonansi dengan nilai-nilai budaya Indonesia, tetap relevan dengan semangat pluralisme. Integrasi prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan relevansi kebijakan ekonomi, sehingga mencerminkan kebiasaan dan kepercayaan lokal. Proses adaptasi dan transformasi yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik Indonesia penting dilakukan agar sistem ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal.

Buku ini disusun dalam 10 bab, antara lain tentang Ekonomi Islam dalam Lanskap Keindonesiaan, Membangun Epistemologi Ekonomi Islam, Relasi Islam dan Negara dalam Tinjauan Epistemologi, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Ekonomi Islam dan Penerapannya dalam Sistem Ekonomi Nasional, Ekonomi Islam dan Pluralisme Indonesia, Integrasi Epistemologi Islam dalam Kebijakan Ekonomi Nasional, Ekonomi Islam dan Tantangan Global, OJK dan Pengawasan Sektor Keuangan Syariah, dan penutup.