Antara kekuasaan, hukum dan demokrasi sering terjadi tarik ulur dalam pelaksanaan bernegara. Diantara penyebabnya yaitu faktor keserakahan terhadap kekuasaan. Kerapkali terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk menghindari abuse of power dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka penting untuk terus ditumbuhkan dan dikembangkan pemikiran-pemikiran tentang perlunya merekonseptualisasi dan mereposisi serta merefungsionalisasi kedudukan hukum administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini terutama terkait denganasas-asas umum pemerintahan, baik di pusat dan daerah.

Harapannya dapat mengubah tatanan, instrumentasi dan orientasi kehidupan penyelenggaraan pemerintah. Dengan demikian, tidak akan terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang tanpa pengawasan, baik pelayanan publik internal maupun eksternal.

Berbagai topik mengenai hukum adminitrasi negara disajikan secara komprehensif dalam buku ini. Antara lain mencakup pambahasan mengenai pengertian, ruang lingkup dan korelasi dengan ilmu hukum lainnya, sumber hukum administrasi negara, juga tentang kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah.

Dibahas pula tentang intrumen pemerintah, Asas-asas pemerintahan yang baik, lembaga-lembaga penyelenggara negara, Keputusan atau penetapan dan peraturan, serta hukum administrasi negara dalam konteks pelayanan publik serta pentingnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik tersebut.

Diharapkan kehadiran buku ini dapat menambah wawasan ilmu administrasi negara secara baik dan benar, baik bagi mahasiswa, pemerintah atau juga masyarakat umumnya. Pada gilirannya, dapat berkontribusi bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Tumbuh kembang, kendala, tantangan serta problematika pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, selalu menarik untuk dikaji. Utamanya berkaitan dengan tarik-ulur antara sumber hukum Islam yang bersifat mutlak tidak berubah yaitu Al-Qur’an dan Hadis Nabi di satu sisi, sementara di sisi yang lain, terdapat fakta sosial yang bersifat dinamis yang terus mengalami perubahan sehingga menuntut adanya ikhtiar ijtihad dalam mengambil istinbath hukum yang sesuai tuntutan zaman dewasa ini.

Buku ini mencoba untuk mendialogkan antara kadua kutub tersebut yaitu antara law in book dengan law in action, dengan harapan dapat terbangun wawasan yang lebih luas dan luwes dalam memahami dan menerapkan syariat Islam di Tanah Air tercinta ini, diantaranya melalui pendekatan sosiologi dan antropologi terhadap hukum Islam.

Sejumlah topik menarik tersajikan dalam buku yang ditulis para akademisi hukum syariah ini. Antara lain tentang paradigma antropologi hukum Islam, hukum Islam dan perubahan sosial, paradigma sosiologi hukum Islam, konsep hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. Tema lainnya yaitu pembahasan mengenai teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, karakteristik hukum Islam dan mengenai rekonstruksi kodifikasi hukum keluarga Islam sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam sejarahnya, hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat penduduknya mayoritas beragama Islam. Hukum Islam yang dimaksud selain yang bersifat ta’abbudi vertikal, juga yang berkenaan dengan pernikahan dan hukum-hukum keluarga dan keperdataan lainnya seperti waris. Hukum keluarga ini bahkan telah diakomodasi sejak masa kolonial Hindia Belanda dengan pembatasan ketat. Kemudian terus mengalami perkembangan dan adaptasi di masa setelah kemerdekaan hingga akhirnya terbit Kompilasi Hukum Islam pada masa Orde Baru.

Dalam kurun modern di Indonesia, hukum Islam juga banyak berkaitan dengan berbagai transaksi atau kegiatan ekonomi seperti regulasi perbankan syariah yang dewasa ini terus menjamur. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan ibadah yang berdimensi sosial seperti zakat dan wakaf serta ibadah yang menuntut keterlibatan peran pengelolaan negara seperti haji, bahkan hingga penentuan awal bulan Ramadhan dan awal Syawal, semua itu kini telah memiliki aturan regulasi yang memandu pelaksanaannya, baik berupa undang-undang seperti zakat, serta bentuk regulasi lainnya.